Komitmen Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam memberikan pelayanan prima kepada publik kembali membuahkan hasil positif. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024 yang dirilis oleh Alvara Research Center, BPJPH kembali meraih predikat kinerja pelayanan kategori “Baik” untuk tiga layanan utamanya secara nasional.

Ketiga layanan yang dievaluasi meliputi Layanan Fasilitasi Sertifikasi Halal secara nasional yang meraih skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 80,67, Layanan Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dengan skor 77,62, serta Layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) sebesar 76,63. Capaian ini secara konsisten menempatkan seluruh layanan BPJPH pada rentang mutu kinerja Baik sesuai standar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan pentingnya hasil survei ini dalam menjaga transparansi dan efisiensi birokrasi penyelenggaraan layanan jaminan produk halal di Indonesia.

“Layanan halal adalah etalase dari keseriusan negara dalam menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan memberikan kepastian. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar birokrasi pemerintah jangan sampai dikenal ‘ribet’ dan lambat, apalagi mempersulit keperluan rakyat. BPJPH tidak toleran terhadap kerumitan izin atau hambatan birokrasi.” tegas Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan.

Di sisi operasional dan tata kelola kelembagaan, Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menyampaikan bahwa capaian nilai IKM ini didukung oleh penerapan manajemen kelembagaan secara transparan serta perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

“Peningkatan layanan kita lakukan melalui penguatan tata kelola operasional pada percepatan layanan dan penguatan sistem aduan yang responsif, tentu dengan prinsip efisiensi dan transparansi di seluruh lini. Hasil survei kepuasan masyarakat ini tentu menjadi rujukan penting bagi kami untuk terus meningkatkan efektivitas layanan, termasuk penguatan kompetensi dan integritas petugas layanan,” kata Sestama BPJPH Muhammad Aqil Irham.

Salah satu capaian menonjol terlihat pada indikator penanganan pengaduan masyarakat. Pada Layanan Akreditasi LHLN, tingkat kepuasan terhadap penanganan aduan mencapai angka 93,06, disusul Layanan Registrasi SHLN sebesar 89,66, dan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Halal sebesar 88,78.

Secara terpisah, CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, memberikan apresiasi tinggi atas capaian positif ini.
“Kinerja petugas dan sistem penanganan aduan dalam menampung keluhan pengguna layanan patut mendapat apresiasi tinggi. Mengelola aduan publik secara konsisten dan responsif bukanlah hal yang mudah, dan BPJPH berhasil membuktikannya,” ungkap Hasanuddin.

Survei komprehensif ini digelar secara online sepanjang 9 Juli hingga 10 Agustus 2026, menjangkau 513 fasilitator sertifikasi halal, 412 perusahaan pengguna layanan RSHLN, serta 48 lembaga halal luar negeri. Capaian positif tahun 2024 ini mempertegas tren konsistensi penguatan kinerja BPJPH dari tahun ke tahun. Sejak bekerjasama dengan Badan Litbang dan Diklat Kemenag pada 2021 hingga bermitra dengan BRIN pada 2022–2023, layanan jaminan produk halal BPJPH secara stabil terus berada di jajaran pelayanan publik berkualitas.